Prabowo : Jangan Sampai Ada Anak Bangsa Yang Terpinggirkan Dalam Alam Pembangunan
Di dunia ini, sekali pun selalu dihindari oleh Pemerintah yang tengah manggung, namun pembangunan yang dilakukan, selalu saja melahirkan korban. Pembangunan yang secara teori ingin mewujudkan kesejahteraan rakyat, dalam kenyataan nya tidaklah segampang yang dituangkan di atas kertas. Di beberapa negara, malah terbukti, karena pembangunan inilah banyak warga bangsa nya yang termarjinalkan. Mereka yang seharus nya dapat menikmati indah nya pembangunan, namun pada kenyataan nya lebih pas disebut sebagai korban pembangunan. Dalam bahasa lain, mereka itulah bagian dari warga bangsa yang terpinggirkan.
Di negeri kita sendiri, mereka yang patut disebut selaku warga bangsa yang terpinggirkan, umum nya dapat kita temui di beragam komunitas. Yang paling terang benderang sebetul nya terlihat dari kehidupan yang menimpa kalangan kaum tani. Dengan ada nya pembangunan, tidak sedikit kaum tani yang kehilangan kedaulatan atas lahan pertanian yang dimiliki nya. Kondisi ini diperparah dengan masih ada nya pola pewarisan tanah yang dilakukan oleh keluarga petani di pedesaan. Data Sensus Pertanian 2003 dengan nyata menggambarkan tentang meningkat nya jumlah petani gurem dan petani buruh selama 10 tahun bekalangan ini.
Selaku Ketua Umum DPP HKTI Prabowo Subianto sempat menegaskan, hilang nya kedaulatan petani atas lahan pertanian yang dikuasai nya, tentu saja menjadi masalah tersendiri dalam pembangunan di negeri ini. Petani yang semesti nya mampu menjadi tuan di rumah nya sendiri, kini terkesan semakin sukar untuk dibuktikan. Yang terjadi malah sebalik nya. Petani lebih banyak yang menjadi penggarap, penyakap dan penyewa lahan sawah. Fenomena yang demikian, sebenar nya memperlihatkan keoada kita bahwa seiring dengan deru pembangunan di berbagai bidang, maka nasib dan kehidupan petani menjadi semakin terpojok dan terpinggirkan.
Tidak hanya kaum tani yang pantas divonis sebagai “warga negeri” korban pembangunan. Kaum nelayan yang hidup di pesisir-pesisir pantai, juga tergolong ke dalam jajaran warga bangsa yang termarjinalkan, terutama mereka yang beratributkan sebagai nelayan gurem dan nelayan buruh. Dengan tingkat pendidikan yang rendah, derajat kesehatan yang memprihatinkan dan daya beli ekonomi yang lemah, keluarga nelayan gurem dan buruh, benar-benar berada dalam posisi kehidupan yang memilukan. Di sisi lain, pilihan untuk berubah nasib masih belum terbuka. Di mata mereka, pembangunan yang dilakukan, tak ubah nya ibarat sebuah angin lalu.
Hal yang tidak jauh berbeda, kita jumpai juga segolongan warga bangsa yang hidup dan bermasyarakat di sekitar pinggiran hutan. Mereka terlihat hidup apa ada nya. Kehidupan mereka betul-betul sangat tergantung pada suasana alam yang tercipta di sekitar nya. Dengan lemah nya kapasitas dan kompetensi, tentu saja masyarakat di sekitar desa hutan ini, relatif sulit untuk berubah nasib. Pembangunan yang dilaksanakan, rupa nya belum mampu mengangkat harkat dan martabat masyarakat sekitar desa hutan. Lebih sedih lagi, mereka bukan hanya terpinggirkan oleh laju nya pembangunan, tapi dalam sisi-sisi tertentu kerap kali mereka pun teraniaya oleh serbuan pembangunan.
Pembangunan yang diyakini bakal mampu mewujudkan kesejahteraan rakyat, ternyata di beberapa negara belum dapat terbuktikan. Di negara kita sendiri, pembangunan yang sudah melewati angka 67 tahun, tampak masih menyisakan masalah yang mengenaskan. Pemerintah sendiri mengakui, hingga kini soal kemiskinan belum dapat terselesaikan hingga tuntas. Kesempatan kerja juga masih terbengkalai. Yang lebih mengagetkan adalah masalah pertumbuhan. Dibalik kisah sukses pertumbuhan di atas 6 % ternyata muncul tudingan bahwa pertumbuhan itu belum berkualitas. Salah satu pertimbangan nya adalah bila pertumbuhan benar-benar berkualitas, mesti nya tidak terlalu banyak rakyat yang terpinggirkan dalam pembangunan. Sayang, fakta di masyarakat masih tidak seindah yang diimpikan.
