, Hasyim Muzadi: Semakin Tertunda, Emosi Umat Semakin Meningkat
Red: Erik Purnama Putra
KH. Hasyim Muzadi
KH. Hasyim Muzadi
REPUBLIKA.CO.ID, JEMBER -- Mantan Ketua Umum PBNU menyarankan, Presiden Joko Widodo mengutus ulama yang betul-betul berhati ulama untuk berkomunikasi dengan kelompok-kelompok yang kini terus mendesak penegakan hukum atas kasus penistaan agama sehingga lebih diterima.
"Kalau tidak ulama yang memang berhati ulama, maka tidak nyambung. Kalau yang diutus adalah orang politik maka yang muncul lebih ke politik. Misalnya ini masalah Quran, yang diutus harus orang yang ngerti Quran, bukan malah orang yang Quran saja tidak percaya," katanya kepada wartawan seusai berbicara pada seminar nasional tentang perjuangan pahlawan nasional KHR As'ad Syamsul Arifin di Ponpes Nurul Qarnain, Baletbaru, Sukowono, Jember, Jawa Timur, Ahad (13/11).
Menurut Pengasuh Pondok Pesantren Al Hikam Malang tersebut, sebetulnya aksi demo umat Islam yang dilakukan pada 4 Nopember dan kemungkinan akan dilanjutkan pada 25 Nopember 2016 itu tidak perlu terjadi jika masalah dugaan penistaan agama itu diselesaikan.
"Intinya di proses hukum, yang sekarang masih samar-samar. Mestinya pemerintah (Presiden) segera menemui mereka (pendemo). Ini karena belum ketemu, padahal mereka sudah ke Istana. Semakin lama tertunda, maka emosi umat akan semakin meningkat, tentu masalahnya makin berat," kata anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) ini.
Menurut dia, masalah yang muncul akibat pernyataan gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok itu menjadi viral di berbagai media sosial dan masyarakat karena yang diurusi pemerintah bukan pada inti persoalannya. Ditanya apakah saran itu sudah disampaikan kepada Preiden Jokowi, ia menegaskan bahwa hal tersebut sudah berkali-kali disampaikan.
Terkait umat Islam yang akan melakukan aksi damai lanjutan, Hasyim mengingatkan untuk fokus saja pada perjuangan agar masalah hukum mengenai penistaan agama ditegakkan. "Jangan melebar kemana-mana. Ke khilafah dan lainnya. Melebarnya itu akan dimuati kepentingan yang lain. Misalnya soal khilafah ikut-ikutan, itu secara tidak langsung sama dengan anti-NKRI," katanya.
Sumber : Antara
